MODUL MULTIMEDIA

Home » Isu Pendidikan Kejuruan » PENDIDIKAN KEJURUAN SEBAGAI SEBUAH SISTEM

PENDIDIKAN KEJURUAN SEBAGAI SEBUAH SISTEM

(oleh: Tuatul Mahfud, Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan UNY)

TUJUAN PENDIDIKAN KEJURUAN

Melihat dari orientasinya maka pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mengarahkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu (UUSPN 2, 1989). Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang mengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu (PP 29 tahun 1990 Pasal 1 ayat 3). Salah satu teori yang mendukung keberadaan pendidikan kejuruan yaitu dengan pendekatan satu dari tiga stream arah pendidikan, yaitu education for earning money for life (Charles Prosser), aliran social efficiency  ini mengarahkan para siswa yang ingin mengembangkan karier untuk bekerja setelah lulus, mempersiapkan siswa untuk bekerja setelah lulus. Selain itu tiga teori yang mendukung pembelajaran dalam pendidikan kejuruan menurut pendapat Prosser and Allen (1925), yaitu : (1) Pendidikan Kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan jika tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja. (2) Pendidikan Kejuruan akan efektif jika individu dilatih secara langsung dan spesifik. (3) Menumbuhkan kebiasaan kerja yang efektif kepada siswa akan terjadi hanya jika pelatihan dan pembelajaran yang diberikan berupa pekerjaan nyata dan bukan sekedar latihan.

Oleh karenanya dalam hal ini pendidikan kejuruan tidak terlepas keterikatannya dengan dunia indsutri sebagai partner dalam pembelajaran pendidikan kejuruan, keduanya tidak dapat dipisahkan atau bahkan berdiri sendiri-sendiri. Idealnya pendidikan kejuruan dibangun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dunia industri, sehingga keterserapan lulusan di dunia industri dapat maksimal dan tidak menghasilkan pengangguran yang signifikan. Ironisnya pengembangan pendidikan kejuruan yang kini sedang dicanangkan dan dijalankan dalam memenuhi kebijakan perluasan SMK : SMA menjadi  70 : 30 sampai tahun 2014 tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan, sehingga timbul kesan perluasan kuantitas pendidikan kejuruan semata tanpa memperhatikan peningkatan kualitas.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya pendidikan kejuruan ikut andil dalam berkontribusi untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Terkait hal ini, Carr dan Hartnett (2002) menulis “the paradigm of vocational education is economic: to contribute to the regeneration and modernization of indsutry and so advance the economic development and growth of modern society.” Daya saing bangsa tergantung pada pengetahuan dan keterampilan tenaga kerjanya dan untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan dan berketerampilan tergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan, terutamapendidikan kejuruan. Tenaga kerja yang terlatih dan terampil tentu akan dapat meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan melalui ciri-ciripeningkatan produktivitas, pengurangan biaya produksi, hasil yang diperoleh berkualitas tinggi, dan investasi dapat kembali dalam waktu yang relatif lebih cepat (rate of return).

Selain itu, pendidikan kejuruan juga diyakini sebagai faktor kunci dalam perkembangan ekonomi di sejumlah negara, termasuk negara maju, seperti yang dinyatakan oleh Wilkins (2001) “vocational education is one of key factors in ensuring economic development, competitiveness and social stability in all countries, both developing and industrialized.” Hal itu didasari pada suatu keyakinan bahwa keberhasilan pendidikan kejuruan dalam menghasilkan tenaga kerja terampil merupakan bagian penting dari strategi pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam membekali pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dunia kerja kepada peserta didik.

SUPRA SISTEM PENDIDIKAN KEJURUAN

Banyaknya issu seputar pendidikan kejuruan, liberalisasi, globalisasi, otonomi pendidikan, sistem pendidikan terbuka, kualitas dan relevansi, orientasi pasar, akuntabilitas, pemerataan akses, serta pengembangan kapasitas, dan mungkin masih banyak lagi issu yang terkait dengan pendidikan. Untuk itu sistem pendidikan harus responsif terhadap berbagai issu tersebut. Pada dasarnya sistem pendidikan kejuruan terdiri dari beberapa komponen yaitu, input, proses, output, dan outcome. Input berpengaruh pada proses, proses berpengaruh pada output, dan output pun berpengaruh pada outcome. Sampai saat ini perbaikan sistem pendidikan kejuruan sudah banyak diupayakan, namun masih saja terdengar lembaga pendidikan kejuruan masih belum sanggup menyediakan SDM yang dibutuhkan oleh dunia industri.

Saat ini sistem pendidikan kejuruan masih bersifat konseptual, dengan keinginan-keinginan untuk tetap dalam idealisme, nampaknya pendidikan kejuruan saat ini masih jauh dari ideal, terlalu banyak kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan. Jika diinventarisir, masalah yang muncul itu adalah:

Input

Yang dimaksud dengan input disini meliputi main input, resources input maupun environmental input. Pertanyaannya:

  • Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sebagaian besar input (siswa/mahasiswa) yang memasuki Sekolah kejuruan (SMK) adalah siswa dibawah rata-rata, baik dalam hal  kecerdasannya, maupun kemampuan ekonominya. Umumnya mereka masuk ke SMK karena tidak diterima di SMU atau karena kondisi perekonomian keluarga yang menuntut untuk cepat bekerja setelah lulus sekolah.
  • Bagaimana kualitas resources inputnya (RI), yang meliputi : kepala sekolah, guru, tenaga penunjang, kurikulum, sarana dan prasarana, peralatan/media pembelajaran, sumber belajar, dan lingkungan belajar sudah memiliki standar yang cukup baik?
  • Bagaimana kualitas environmental inputnya (EI), yang meliputi : lokasi geografis sekolah, dukungan sarana, prasarana, infrastruktur, transportasi, fasilitas umum, dunia usaha, dan dunia industri, termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan sudah cukup baik sehingga memberikan suasana yang kondusif untuk proses belajar mengajar?

Proses Belajar Mengajar

Proses pada hakekatnya adalah interaksi antara berbagai faktor yang berasal dari main input, resources input, dan environmental input. Sebagai contoh sederhananya interaksi antara fasilitator (guru) dengan peserta didik, sejauh mana guru dapat mentransfer ilmu kepada peserta didik (how to teach). Dalam hal ini guru memiliki peranan penting dalam proses mentransfer ilmu. Kemampuan guru menjadi tolok ukur keberhasilan suatu pendidikan. Begitupun dengan media-media pembelajaran yang digunakan dalam proses penyampaian ilmu tersebut.

Output (lulusan)

  • Kompetensi yang dimiliki para lulusan kurang memenuhi permintaan pasar (DUDI).
  • Keterserapan lulusan di dudi relatif sedikit bila dibandingkan dengan jumlah lulusan setiap tahunnya.
  • Dengan keterbatasan kompetensi yang dimiliki ditempatkan pada posisi/level kerja yang relatif rendah.

Mungkin menurut saya ada beberapa alasan mengapa ada ketidaksesuaian sistem pendidikan dengan dunia industri, (1) Usaha perbaikan pendidikan kejuruan tidak mengena atau tidak sesuai (matching) dengan kebutuhan dunia industri, issu yang berkembang akhir-akhir ini adalah masalah karaktek kerja. Selama ini belum ada hubungan yang harmonis antara dunia indusri dengan pendidikan untuk duduk bersama dalam merumuskan suatu standar atau format tentang karakter kerja di bidang keahlian tata boga yang dibutuhkan industri terhadap siswa sekolah kejuruan tata boga. (2) Kebijakan pendidikan kejuruan yang ditetapkan tidak didukung oleh prinsip yang sesuai dengan fakta dan perkembangan. (3) Perencanaan dan penerapan program pendidikan kurang sistemik dan kurang konsisten; (4) Perkembangan teknologi di dunia industri berubah dengan cepat, sementara perbaikan sistem pendidikan dan kelengkapan sarana pendidikan tidak berbanding lurus dengan kemajuan industri. Kalau ternyata keempat alasan tersebut benar adanya, maka perlu diantisipasi perkembangan kemajuan dunia industri dan teknologi. Lembaga pendidikan kejuruan (SMK) perlu mengenal dengan baik kualitas SDM yang dibutuhkan oleh dunia industri, baik secara umum maupun secara khusus. Perbaikan secara umum berarti berusaha memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan trend global, sedangkan perbaikan secara khusus berarti berusaha menyiapkan SDM sesuai dengan kebutuhan pada disiplin ilmu tertentu yang menjadi bidang studi lembaga terkait minat dari peserta didik, misalnya dalam hal ini bidang keahlian tata boga. Standar kompetensi keahlian tata boga yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan kekinian dunia industri. Dan hal ini selalu dimonitoring kesesuaiannya, karena trend kebutuhan dunia industri selalu berkembang jauh lebih cepat. Oleh karenanya dibutuhkan tim khusus untuk mengevaluasi ketercapaian program keahlian tata boga yaitu tim manajemen mutu atau Total Quality Management (TQM).

Untuk itu pendidikan kejuruan tidak dapat lepas dari keterikatannya dengan dunia industri,  karena dunia indsutri dianggap sebagai mata rantai yang tidak boleh putus dari suatu rangkaian sistem pendidikan kejuruan. Dunia industri dan dunia pendidikan kejuruan ibarat benda yang bergerak dan bayangannya, keduanya tidak dapat terpisah atau berdiri sendiri-sendiri. Paradigma pendidikan vokasi yaitu menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar (demand driven). Kebersambungan (link) diantara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan dan kecocokan (match) diantara employee dengan employer menjadi dasar penyelenggaraan dan ukuran keberhasilan pendidikan vokasi. Dalam hal ini keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kejuruan tata boga dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi yaitu jumlah penyerapan lulusan jurusan tata boga dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipilih dan ditekuninya.

Perlu dicermati kebijakan pendidikan 70:30 untuk pendidikan menengah, dimana 70 % untuk pengembangan SMK dan 30% untuk SMA. Dari kebijakan tersebut sebenarnya memberikan implikasi pada banyak hal, diantaranya dalam pengembangan SMK bidang keahlian tata boga: (1) Formula yang tepat untuk kebutuhan guru kejuruan tata boga agar bisa menjawab kebutuhan guru SMK tata boga yang melonjak tinggi; (2) Kompetensi guru SMK tata boga, kompetensi ini meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Peningkatan jumlah SMK tata boga harus mempertimbangakan ketersediaan SDM guru SMK tata boga yang profesional dan bermoral. Agar perluasaan prosentase SMK tata boga dapat diikuti dengan perluasan kualitas pendidikan kejuruan tata boga (SMK); (3) Program penyediaan sarana dan prasarana praktek pendidikan kejuruan tata boga dirasakan mulai stagnan. Sehingga dalam pengadaannya perlu disegerakan dan disesuaikan dengan standar industri, dengan prinsip pemerataan agar pengadaanya tidak menumpuk pada satu wilayah; (4) Ketersediaan lapangan pekerjaan di dunia industri tata boga, pertanyaan yang selalu muncul terkait kebijakan 70:30 apakah sudah tersedia lapangan pekerjaan untuk para lulusan SMK tata boga tiap tahunnya?.Apakah jumlah lulusan SMK tata boga yang semakin melonjak sudah sesuai dengan jumlah SDM yang dibutuhkan oleh dunia industri? Jangan sampai kebijakan ini hanya menambah jumlah pengangguran lulusan SMK tata boga bahkan siswa SMK secara keseluruhan hanya dikarenakan tidak tersedianya lapangan pekerjaan. (5) Efisiensi anggaran pendidikan, mengingat SMK merupakan lembaga formal yang menuntut investasi yang sangat tinggi. Selain implikasi diatas mungkin masih banyak lagi implikasi dari kebijakan pendidikan kejuruan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Oleh karenanya diperlukan kajian dan pelacakan mendalam sejauh mana produktivitas dan impak, output dan outcome dan kemampuan para lulusan pendidikan kejuruan mampu mengisi kesempatan kerja yang ada didalam dan diluar negeri. Memang dalam hal ini diperlukan kebesaran hati para pengambil keputusan pendidikan kejuruan untuk berbagi layanan, menghindari tumpang tindih ragam keahlian, kompetensi mana yang harus melalui pendidikan formal dan mana yang harus dilayani melalui pendidikan non formal, mana yang digarap pemerintah dan mana yang dilaksanakan oleh lembaga yang berbasis masyarakat, agar sesuai dengan peta demand driven dan sebaran geografis Indonesia.

Referensi:

  1. Depdiknas, Manajemen Pendidikan Kejuruan, 2005.
  2. Depdiknas, Pembangunan Pendidikan SMK. 2009.
  3. Prosser & Allen. 16 Teori Pendidikan Kejuruan. 1925.
  4. Wibawa, Basuki, dkk. Bunga Rampai Kajian Pendidikan Nasional. 2008.

6 Comments

  1. andRea says:

    niCe BLog..mUSIC NyA BIkIN AyEM,LIeR-Lier… hehe

  2. Rian Ruli says:

    maaf….mas Mahfud punya bukunya Prosser ga? terima kasih sebelumnya…🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: