MODUL MULTIMEDIA

Home » Pendidikan » REALITA “EDUCATION FOR ALL” DI NEGERI SABAH

REALITA “EDUCATION FOR ALL” DI NEGERI SABAH

Oleh: Tuatul Mahfud, M.Pd*

*Teacher at Humana School

Kini kebutuhan akan pendidikan menjadi skala prioritas dalam pemenuhannya disamping kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan investasi Sumber Daya Manusia, mungkin pernyataan tersebut sering didengar dan menjadi current issue dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Salah satu teori yang mendasari kajian adanya hubungan antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi (investasi) yaitu Human Capital Theory, teori ini diusung oleh beberapa tokoh diantaranya Gary Becker, Edward Denison,dan Theodore Schultz. Teori ini mengasumsikan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan; setiap tambahan satu tahun sekolah, dapat meningkatkan kemampuan kerja dan  tingkat penghasilan seseorang, tetapi dilain pihak menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun sekolah (opportunity cost). Dengan kata lain orang  yang mempunyai pendidikan lebih tinggi (diukur juga dari lamanya waktu sekolah) akan mendapatkan pekerjaan dan upah yang lebih baik. Upah disini mencerminkan produktifitas kerja yang tinggi. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi produktifitas/penghasilannya. (Becker, 1993)

Oleh karenanya, dalam kerangka tersebut Pemerintah telah mengusahakan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan untuk semua (education for all), terutama dalam kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Dalam hal ini Pemerintah memandang bahwa pendidikan tidak lagi hanya sekadar hak warga negara sebagaimana telah termaktub dalam UUD 1945 sebelum amendemen, melainkan lebih dari itu, yaitu merupakan hak asasi manusia. Pandangan filosofis bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia merupakan dasar bagi penyelenggaraan program wajib belajar yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia. UUD 1945 dan UU Sisdiknas menetapkan setiap warga negara Indonesia wajib menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dan biayanya ditanggung oleh Pemerintah.

Untuk menjamin hak setiap warga negara dan hak asasi manusia atas pendidikan, Pemerintah diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Demi terlaksananya sistem pendidikan nasional yang menjamin hak setiap warga negara dan hak asasi manusia atas pendidikan tersebut, negara diamanatkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Depdiknas, 2008)

Saat ini pembangunan pendidikan di Indonesia telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Bahkan perluasan akses pendidikan telah sampai di luar negeri, yaitu pelayanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Sabah-Malaysia. Penyelenggaraan pelayanan tersebut sesuai dengan UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk setiap warga Negara baik yang tinggal di wilayah NKRI maupun diluar negeri. Bahkan menurut UNICEF (2011) dalam 20 tahun terakhir Indonesia telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dasar. Terbukti rasio bersih anak usia 7-12 tahun yang bersekolah mencapai 94 persen.

Meskipun demikian, Pemerintah masih menghadapi masalah pendidikan yang berkaitan dengan sistem yang tidak efisien dan kualitas yang rendah. Terbukti, misalnya, anak yang putus sekolah diperkirakan masih ada dua juta anak. Dan khususnya dalam penyelenggaraan perluasan dan pemerataan akses pendidikan di luar negeri masih jauh dari kualitas yang diharapkan. Kenyataan di lapangan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia, khususnya yang bekerja di sektor perkebunan di sekitar wilayah Sabah, mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan bagi anak-anaknya. Disamping itu, untuk merealisasikan perluasan akses ini masih terkendala dalam hal pendistribusian guru yang tidak merata. Kondisi tersebut memaksa guru untuk mengajar lebih dari satu mata pelajaran bahkan kadang mengajar lebih dari satu kelas. Pembelajaran ini sering disebut multigrade teaching (MGT) atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pembelajaran kelas rangkap. Dalam pelaksanaan pembelajaran multigrade teaching masih ditemukan lemahnya perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan model evaluasi pembelajaran multigrade teaching. Metode pembelajaran pun masih berorientasi pada hasil, sehingga proses pembelajaran masih terabaikan dan jauh dari idealitas yang diharapkan.

Disamping itu pula, minimnya sarana dan prasaranan pembelajaran menjadi salah satu faktor pemicu dalam menentukan kualitas pembelajaran dikelas. Seperti halnya kurangnya buku bacaan siswa, alat tulis dalam pembelajaran, dan lain-lain. Parahnya lagi, dalam penerapan kurikulum pendidikan bagi anak-anak TKI di sabah masih menggunakan 80% kurikulum Malaysia yang sesuai dengan ketetapan Kementrian Pelajaran Malaysia, dan sisanya disesuaikan dengan kurikulum Indonesia. Sehingga tidak heran jika terdapat anak-anak Indonesia tidak mengenal budaya dan bahasa Indonesia, akan tetapi mereka lebih mengenal budaya dan bahasa Malaysia. Sistem penerapan kurikulum seperti ini terjadi pada penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Pusat Bimbingan Humana (Humana School) yang diselenggarakan oleh Humana Child Aid Society (NGO). Lain halnya pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Learning Center (LC), dalam hal ini LC memiliki otoritas dalam menerapkan 100% kurikulum Indonesia. Upaya Pemerintah dalam melayani pelayanan pendidikan untuk anak-anak Indonesia di Sabah-Malaysia terdapat 2 jenis pelayanan, yaitu: pertama, Penyelenggaraan Learning Center (LC) untuk tingkat SD dan SMP yang menginduk pada Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK); kedua, penyelenggaraan Pusat Bimbingan Belajar yang menginduk dengan Pusat Bimbingan Humana (Humana School).

Sampai saat ini layanan pendidikan nonformal untuk anak-anak TKI masih terkendala dalam legalitas pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan Kementerian Pelajaran Malaysia tidak mengenal istilah pendidikan nonformal yang dilaksanakan Learning Center (LC) atau PKBM seperti yang diterapkan di Indonesia. Pendidikan di Malaysia hanya lewat jalur formal. Sementara untuk sekolah melalui jalur formal, anak-anak TKI terkendala dalan persyaratannya karena harus memiliki IC (Identity Card) / (KTP.red), disatu sisi untuk mendapatkan IC dipersulit dalam proseduralnya. Sedangkan untuk bersekolah di sekolah swasta tidak sanggup karena biayanya mahal. Sebagai alternatif pilihan terakhirnya, para TKI lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya di pendidikan nonformal melalui Pusat Bimbingan Humana atau Learning Center yang dikelola oleh Pemerintahan Indonesia.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masih banyak masalah yang harus dihadapi untuk merealisasikan jaminan hak atas pendidikan bagi semua anak Indonesia, seperti misalnya kualifikasi dan pendistribusian guru yang merata, metode pengajaran yang efektif, manajemen sekolah dan keterlibatan masyarakat, dan lain-lain. Sehingga perluasan dan pemerataan di satu sisi dan perbaikan mutu di sisi lain harus dilaksanakan secara simultan dan saling terkait, sehingga pendidikan dasar 9 tahun berfungsi sebagai strategi dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan tenaga kerja dan membina penguasaan iptek.

Meskipun demikian, kita perlu mengapresiasi atas upaya Pemerintah dalam melayani pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Kini anak-anak TKI setidaknya bisa mengenyam pendidikan nonformal dan mengikuti ujian paket kesetaraan. Sehingga masih ada harapan mereka untuk hidup dengan kualitas yang lebih baik lagi, tentunya dengan pendidikan karena pada hakekatnya pendidikan merupakan investasi masa depan seperti halnya yang diungkapkan oleh Gary Becker.

Referensi:

Becker, Gary S. (1993). Human capital : A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Depdiknas. (2003). Undang-undang RI Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20, tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Depdiknas. (2008). Pembangunan pendidikan nasional 2005-2008.

UNICEF. (2011). Pendidikan dasar untuk semua. Diambil pada tanggal 11 November 2011, dari http://www.unicef.org/indonesia/id/education.html

Ditulis pada tanggal 11 November 2011

Disela-sela waktu libur

Di Sabah-Malaysia.


4 Comments

  1. marlita says:

    Semoga semua anak2 bisa mendapatkan pendidikan yg cukup yah untuk bekal masa depan..

  2. dewi says:

    setelah baca laman ini, jadi tertarik jadi guru buat siswa siswi yang di sana…semoga mereka semua bisa mendapatkan pendidikan seperti siswa siswi di sini….

  3. wisnu wardhana says:

    kalo di malaysia, sistem homeschooling gitu diakui gak…?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: